PERATURAN DAN TATA TERTIB

ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

Definisi

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

  1. Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, disingkat ASPEBTINDO adalah wadah berbadan hukum yang didirikan oleh pihak yang berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi
  2. Anggota Asosiasi adalah setiap pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin persetujuan atau sertifikat pendaftaran dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan pihak lain berdasarkan Peraturan Tata Tertib ini.
  3. ANGGOTA TIPE A adalah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
  4. ANGGOTA TIPE B adalah Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif(SPA)
  5. ANGGOTA TIPE C adalah Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka
  6. ANGGOTA TIPE D adalah Pedangang Berjangka Perorangan, Wakil Pialan Berjangka, Wakil Penasiht Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
  7. ANGGOTA TIPE E adalah Bank Penyimpanan Margin Dana Kompensasi dan Jaminan
  8. ANGGOTA TIPE F adalah Pihak-pihak lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
  9. BAPPEBTI adalah Lembaga Pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka.
  10. LEMBAGA KLIRIN BERJANGKA adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan Klirin dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdangangan Berjangka
  11. BURSA BERJANGKA adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontark Derivatif lainnya.
  12. PEMBINA adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu ex.Officio Kepala BAPPEBTI
  13. DEWAN PENGAWAS adalah Bursa Berjangka dan Lembaha Kliring Berjangka(ex.Officio direksi) serta Tokoh-tokoh Perdagangan Berjangka Komoditi.
  14. DEWAN PENGURUS ASOSIASI adalah ketua umum, 4(empat) Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara
  15. DIREKTUR EKSEKUTIF adalah profesional di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang diangkat oleh Pengurus untuk melaksanakan program kerja asosiasi
  16. SEKRETARIAT ASOSIASI adalah pelaksana aktivitas sehari-hari kepengurusan asosiasi
  17. PIHAK adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, usaha bersama asosiasi atau kelompok orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi
  18. PIALANG BERJANGKA PESERTA SPA yang selanjutnya disebut pialan SPA adakah pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sstem Perdagangan Alternatif
  19. PEDAGANG BERJANGKA PENYELENGGARA SPA yang selanjutnya disebut sebagai Pedagang SPA adalah Pedangan Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif
  20. PIALANG BERJANGKA badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
  21. PENASEHAT BERJANGKA adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengani jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau KOntrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
  22. SENTRA DANA BERJANGKA adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjanak dan/atau Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka dan/atau instrumen lainnya yang diatur dengan Peraturan kepala BAPPEBTI
  23. WAKIL PIALANG BERJANGKA adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian dibidang analisis Perdagangan Berjangka, yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka dan telah memiliki izin dari BAPPEBTI.
  24. WAKIL PENASEHAT BERJANGKA adalah orang perseorangan yang memiliki keahilian dibidang analisis perdangangan berjangka yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka dan telah memiliki izin dari BAPPEBTI.
  25. WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan Sentra Dana Berjangka dan telah memiliki izin dari BAPPEBTI.

BAB 1
MANAJEMEN ASOSIASI

  1. BENTUK dan SIFAT ASOSIASI

ASPEBTINDO berbentuk perkumpulan yang beranggotakan para pelaku industri perdagangan berjangka yang bersifat demokratis, bebas mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan Industri Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan.

  1. VISI dan MISI ASOSIASI
  1. VISI
    1. Terwujudnya Asosiasi yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta memperkuat integritas industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.
  1. MISI
    1. Meningkatkan kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, wajar, transparan, serta sesuai praktek Industri berjangka yang berstandar Internasional.
    2. Mewujudkan pelaku Perdagangan Berjangka yang berkualitas dan berintegritas.
  1. AZAS DAN LANDASAN ASOSIASI

Asosiasi didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka dan peraturan terkait lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

  1. TUJUAN DAN USAHA ASOSIASI
  1. ASPEBTINDO BERTUJUAN
    1. Membantu perkembangan Perdagangan Berjangka dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan;
    2. Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam sektor Perdagangan Berjangka melalui pendidikan dan pelatihan;
    3. Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan para anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka melalui penerapan kode etik profesi;
    4. Memperjuangkan kepentingan para anggotanya di bidang Perdagangan Berjangka; dan
    5. Melakukan sosialisasi kepada para Anggotanya di seluruh Indonesia.
  1. USAHA ASOSIASI
    1. Setiap usaha yang dilakukan ASPEBTINDO dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi serta untuk memenuhi kebutuhan anggotanya menggunakan dana yang bersumber dari uang pendaftaran dan iuran bulanan atau iuran reguler anggota yang di pungut oleh ASPEBTINDO.
    2. Penentuan besaran sebagaimana angka 1 diatas dengan mempertimbangkan :
      1. Kemampuan anggota
      2. Peningkatan kinerja asosiasi dan pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, edukasi penguatan kelembagaan dan kegiatan lainnya.
      3. Prinsip transparansi dan akuntabilitas
  1. STRUKTUR ASOSIASI

Struktur Organisasi ASPEBTINDO terdiri dari :

    1. Dewan Pembina yang berasal dari BAPPEBTI yaitu ex.officio Kepala BAPPEBTI
    2. Dewan Pengawas yang berasal dari :
      1. Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yaitu ex.Officio salah satu anggota Direksi
      2. Tokoh-Tokoh Perdagangan Berjangka dengan jumlah paling banyak 3(tiga) orang.
    3. Pengurus yang terdiri dari :
      1. Ketua Umum Asosiasi
      2. Sekretaris
      3. Bendahara
      4. 4(empat) Wakil Ketua Bidang
    4. Dewan Eksekutif yang terdiri dari :
      1. Direktur Eksekutif, dan
      2. Beberapa Kepala Divisi

BAB 2
KEANGGOTAAN

  1. TIPE KEANGGOTAAN ASOSIASI
    1. Anggota tipe A adalah Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
    2. Anggota tipe B adalah Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
    3. Anggota tipe C adalah Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.
    4. Anggota tipe D adalah Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.
    5. Anggota tipe E adalah Bank Penyimpan Margin Dana Kompensasi dan Jaminan.
    6. Anggota tipe F adalah Pihak-pihak lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  2. PERSYARATAN KEANGGOTAAN ASOSIASI
    1. Anggota tipe A yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan :
      1. Memiliki izin usaha sebagai Bursa Berjangka atau Kliring Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi.
      2. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan yang besarannya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO
    2. Anggota tipe B yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan :
      1. Memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka atau Sertifikat sebagai Pedagang Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
      2. Memiliki persetujuan sebagai Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau Pedangan Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif(SPA) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
      3. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan yang besarannya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO
    3. Anggota tipe C yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan :
      1. Memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka atau Sertifikat Pedagang Berjangka Perusahaan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
      2. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan yang besarannya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO
    4. Anggota tipe D yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan :
      1. Pedagang Berjangka Perseorangan
        1. Memiliki sertifikat Pedagang Perorangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
        2. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan atau reguler yang besarannya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO
      2. Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka dan Wakil Sentra Dana Berjangka
        1. Memiliki izin sebagai Wakil Pialan Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
        2. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan atau reguler yang besarannya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO
    1. Anggota tipe E yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan :
      1. Memiliki persetuuan sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi, dan Jaminan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
      2. Membayar uang pendaftaran keanggotaan dan kewajiban iuran bulanan yang besarannya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO
    2. Anggota tipe F yang akan menjadi Anggota Asosiasi wajib memenuhi persyaratan :
      1. Telah menandatangani Surat Pernyataan dan Komitmen yang formatnya ditetapkan oleh asosiasi.
      2. Membayar uang pendaftaran keanggotaan yang besarannya akan diatur lebih lanjut oleh ASPEBTINDO
  1. TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA ASOSIASI
    1. Pemohon mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Asosiasi dan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan;
    2. Status keanggotaan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Asosiasi dan akan menerima sertifikat keanggotaan dari asosiasi selambat-lambatnya dalam jangka wakut 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap.
    3. Dalam hal persyaratan permohonan keanggotaan Asosiasi belum terpenuhi, Asosiasi dapat meminta pemohon untuk melengkapinya dan jangka wakut penyerahan laporan pada angka 2 dihitung sejak kelengkapan persyaratan permohonan tersebut diberikan.
  2. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA ASOSIASI
    1. Anggota Tipe A
      1. Mempunyai Hak :
        1. Mengajukan calon Dean Pengawas dan Dewan Pengurus
        2. Memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus
        3. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan asosiasi,
        4. Mengikuti Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara serta kegiatan Asosiasi
        5. Bertindak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur UU PBK dan peraturan pelaksananya.
      2. Mempunyai Kewajiban
        1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus
        2. Membayar biaya pendaftaran dan iuran.
    2. Anggota Tipe B
      1. Mempunyai Hak :
        1. Mengajukan calon Dean Pengawas dan Dewan Pengurus
        2. Memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus
        3. Mengikuti Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara serta kegiatan Asosiasi
        4. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan asosiasi,
      2. Mempunyai Kewajiban
        1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus
        2. Membayar biaya pendaftaran dan iuran.
    3. Anggota Tipe C
      1. Mempunyai Hak :
        1. Mengajukan calon Dean Pengawas dan Dewan Pengurus
        2. Memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus
        3. Mengikuti Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara serta kegiatan Asosiasi sesuai dengan persyaratan programnya.
        4. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan asosiasi,
      2. Mempunyai Kewajiban
        1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus
        2. Membayar biaya pendaftaran dan iuran.
    4. Anggota Tipe D
      1. Mempunyai Hak :
        1. Mengikuti Rapat Umum Tahunan serta kegiatan Asosiasi sesuai dengan persyaratan programnya.
        2. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan asosiasi,
      2. Mempunyai Kewajiban
        1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus
        2. Membayar biaya pendaftaran
    5. Anggota Tipe E
      1. Mempunyai Hak :
        1. Mengajukan calon Dean Pengawas dan Dewan Pengurus
        2. Memilih Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus
        3. Mengikuti Rapat Umum Anggota Tahunan, Rapat Umum Anggota Luar Biasa, Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara serta kegiatan Asosiasi sesuai dengan persyaratan programnya.
        4. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan asosiasi,
      2. Mempunyai Kewajiban
        1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus
        2. Membayar biaya pendaftaran dan iuran.
    6. Anggota Tipe F
      1. Mempunyai Hak :
        1. Mengikuti Rapat Umum Tahunanserta kegiatan Asosiasi sesuai dengan persyaratan programnya.
        2. Mengajukan pendapat dan/atau saran untuk tercapainya tujuan asosiasi,
      2. Mempunyai Kewajiban
        1. Mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Tata Tertib, Kode Etik dan segala keputusan yang ditetapkan oleh pengurus
        2. Membayar biaya pendaftaran.
  3. TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANGGOTA ASOSIASI
  1. Musyawarah Mufakat
  2. Membentuk Komite Penyelesaian Perselisihan.
  1. TATA CARA PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN ASOSIASI
  1. Izin usaha, izin persetujuan atau sertifikat pendaftaran dicabut oleh BAPPEBTI;
  2. Anggota perorangan meninggal dunia atau berhalangan tetap;
  3. Anggota Tipe F berakhir keanggotaannya apabila :
    1. Atas Permintaan sendiri secara tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengurus yang berwenang sesuai Peraturan yang berlaku.
    2. izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh pihak yang berwenang.

BAB 3
RAPAT-RAPAT

  1. RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN
    1. Rapat Umum Anggota Tahunan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan dapat membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Umum Anggota Tahunan yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus
    2. Peserta Rapat Umum Anggota Tahunan adalah
      1. Dewan Pembina;
      2. Dewan Pengawas;
      3. Dewan Pengurus; dan
      4. Anggota Asosiasi
    3. Dewan Pembina dan Pengawas diundang hadir dalam Rapat Umum Anggota Tahunan selaku Peninjau.
    4. Selain Peserta dan Peninjau, Dewan Pengurus dapat menetapkan undangan lainnya untuk hadir pada Rapat Umum Anggota.
    5. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri oleh dua pertiga(2/3) dari Anggota Pemegang Hak Suara.
    6. Anggota yang berhak menjadi peserta Rapat Umum Anggota Tahunan dapat mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain dengna Surat Kuasa, kecuali Anggota Perorangan.
  2. RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA
    1. Rapat Umum Anggota Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ayat(2) Anggaran Dasar, diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus
    2. Peserta Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah
      1. Dewan Pembina;
      2. Dewan Pengawas;
      3. Dewan Pengurus; dan
      4. Anggota Asosiasi
    3. Rapat Umum Anggota Luar Biasa, dapat diadakan sewaktu-wakut atas usulan dua pertiga(2/3) dari Anggota Pemegang Hak Suara.
    4. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri dua pertiga(2/3) dari Anggota Pemegang Hak Suara.
    5. Selain Peserta Dewan Pengurus dapat menetapkan undangan lainnya untuk hadir pada Rapat Umum Anggota Luar Biasa
  3. RAPAT UMUM ANGGOTA PEMEGANG HAK SUARA
    1. Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ayat(2) Anggaran Dasar, diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus
    2. Peserta Rapat Umum Anggota Luar Biasa adalah
      1. Dewan Pembina;
      2. Dewan Pengawas;
      3. Dewan Pengurus; dan
      4. Anggota Asosiasi
    3. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri dua pertiga(2/3) dari Anggota Pemegang Hak Suara.
    4. Selain Peserta Dewan Pengurus dapat menetapkan undangan lainnya untuk hadir pada Rapat Umum Anggota Pemegang Hak Suara.

BAB 4
PELANGGARAN DAN SANKSI

  1. Asosiasi dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang disampaikan secara tertulis apabila dianggap melanggar Anggaran Dasr dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan dan Tata Tertib ASPEBTINDO dan Kode Etik, sebagai berikut :
    1. Peringatan Pertama, Peringatan Kedua, dan Peringatan Ketiga
    2. Pembatasan Hak Keanggotaan
    3. Pengenaan Denda
    4. Pembekuan Keanggotaan
  2. Asosiasi berwenang memberikan rekomendasi kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan/atau BAPPEBTI :
    1. Tidak Memberikan Layanan, dan/atau
    2. Mengenakan sanksi
  3. Setiap Anggota yang dikenai sanksi mempunyai hak mengajukan pembelaan atau keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan Asosiasi.
  4. Apabila pengajuan keberatan dapat diterima, Asosiasi harus memulihkan hak-hak keanggotaan.