Seminar Nasional Perdagangan Berjangka 2018

Jakarta, 27 November 2018

Dalam rangka meningkatkan citra perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, Asosiasi Pedagang Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) bekerjasama dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan Indonesia Clearing House (ICH) dengan dukungan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan mengadakan Seminar Nasional Perdagangan Berjangka 2018 pada hari Selasa, 27 November 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Sementara itu, Ketua Umum ASPEBTINDO, F. Wishnubroto menjelaskan bahwa tema dari Seminar Nasional ini adalah How To Make Money in the Futures Market bertujuan antara lain :

  • Meningkatkan pemahaman industri Perdagangan Berjangka Komoditi kepada masyarakat;
  • Meningkatkan citra positif industri Perdagangan Berjangka Komoditi kepada masyarakat;
  • Memberikan kesempatan kepada para Pelaku Usaha PBK untuk memperkenalkan kegiatannya kepada masyarakat;
  • sebagai sarana bagi Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka untuk dapat saling bertukar pikiran/gagasan demi kemajuan industri Perdagangan Berjangka Komoditi nasional;
  • sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antara para pelaku usaha di industri Perdagangan Berjangka Komoditi

Tema Peran Pasar Berjangka Dalam Perekonomian Indonesia dibuka oleh Kepala BAPPEBTI, Indrasari Wisnu Wardhana. “BAPPEBTI berharap perdagangan berjangka komoditi dapat berperan strategis sebagai sarana lindung nilai (hedging), sarana pembentukan harga (price discovery), dan alternatif investasi yang menarik dengan konsep high risk high return” tegas Kepala Bappebti

Diskusi Panel I dengan tema“ Peran Otoritas Dalam Pengembangan Industri Perdagangan dengan Panelis yang berasal dari ASPEBTINDO, Bappebti, Satgas Waspada Investasi, Kominfo dan PPATK.

Hiburan permainan alat musik dengan angklung mang Udjo.

Diskusi Panel II dengan tema “ Rencana Pengembangan Produk Instrumen, Fasilitas, dan Kelembagaan di tahun 2019 ” dengan Panelis yang berasal dari Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Kliring Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House dan BAKTI

Presentasi dari Mr. Nico Omer Jonckheere, Senior Research Analyst yang akan memaparkan mengenai “ How To Make Money In The Futures Market

Penyerahan Piagam penghargaan atas partisipasi kepada para Sponsorship Seminar Nasional Perdagangan Berjangka 2018.

Pengundian doorprize kepada peserta Seminar Nasional Perdagangan Berjangka 2018.

Berikut media Online yang menginfokan kegiatan Seminar Nasional Perdagangan Berjangka 2018

market.bisnis.com

www.antaranews.com

kumparan.com

www.beritasatu.com

republika.co.id

www.viva.co.id

www.wartaekonomi.co.id

www.inews.id

bisnis.com

wartaekonomi.co.id

www.kemendag.go.id

ekbis.sindonews.com

mitrapol.com

id.beritasatu.co.id

 

Pelatihan Profesi CWPB Desember 2018

Jogjakarta, 11-12 Desember 2018

Pelaksaan Pelatihan Profesi Calo Wakil Pialang Berjangka dilaksanakan di Jogjakarta pada tanggal 11-12 Desember, dihadiri  peserta sebanyak 44 orang dari berbagai perusahaan Pialang Berjangka Anggota ASPEBTINDO yang akan mengikuti Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka di Jogjakarta pada tanggal 13-14 Desember 2018.

Peserta diberikan Pre test latihan mengerjakan soal ujian tertulis (pilihan ganda dan Essay).

Materi-materi pelatihan disampaikan oleh pengajar dari ASPEBTINDO, Bpk. Chrisnawan, Bpk. Irawan Tjindana dan Bpk. Adrian Zenggi.

Penyampaian materi Ketentuan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Bpk. Danny Agus Setianto dari Kepala bagian audit, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

Simulasi ujian Wawancara oleh Bpk. Danny Agus Setianto

Peserta diberikan Post test latihan mengerjakan soal ujian tertulis (pilihan ganda dan Essay).

Pembahasan kisi-kisi soal oleh Bpk. Irawan Tjindana dan Bpk. Adrian Zenggi

Penutupan pelatihan dan penyerahan souvenir hasil latihan soal terbaik oleh ketua umum ASPEBTINDO, Bpk. F. Wishnubroto

 

Pelatihan Profesi WPB

Jakarta, 01 – 02 Oktober 2018

Pelaksaan Pelatihan Profesi Wakil Pialang Berjangka dilaksanakan di Kantor Sekretariat ASPEBTINDO, dihadiri  peserta sebanyak 36 orang dari berbagai perusahaan Pialang Berjangka Anggota ASPEBTINDO yang akan mengikuti Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka di Bandung, 04 Oktober 2018

Kepada para peserta pelatihan diberikan pembekalan materi-materi yang terkait dengan tugas dan fungsi Wakil Pialang Berjangka. Adapun para pengajar diambil dari anggota Komite Diklat ASPEBTINDO.

Peserta diberikan Soal-soal latihan dengan pilihan ganda dan essay.

Penyampaian Materi Kebijakan BAPPEBTI di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang di sampaikan oleh Bpk. Sabri Usman dari Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, BAPPEBTI.

 

Pertemuan Teknis Implementasi di Bidang PBK

Manado, 6 September 2018

 

Acara Pertemuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan para Direksi Perusahaan Pialang Berjangka, yang dilaksanakan atas kerjasama antara Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BappebtI) Kementerian Perdagangan dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO).

Adapun tujuan pelaksanaan Pertemuan Teknis ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut  kepada para Direksi Perusahaan Pialang Berjangka, mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, khususnya peraturan-peraturan yang baru diterbitkan yang wajib dipahami oleh para Direksi Perusahaan Pialang Berjangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Adapun materi yang akan dibahas dalam acara Pertemuan Teknis ini antara lain:

  1. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka;
  2. Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka;
  3. Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka;
  4. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka.

Terakhir akan disampaikan oleh Narasumber dari ASPEBTINDO mengenai Keanggotaan ASPEBTINDO dan Kesiapan ASPEBTINDO dalam pelaksanaan P4WPB.

Kerjasama ASPEBTINDO dengan STIE TRIDHARMA

Bandung, 03 Agustus 2018

Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) dan STIE TRIDHARMA  melakukan kerjasama dibidang Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Berjangka Komoditi  yang ditandatangani pada hari Jumat 3 Agustus 2018 yang beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 10, Lingkar Selatan, Lengkong, Lkr. Sel., Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263.

Dalam hal ini STIE TRIDHARMA diwakili oleh Dadang Suhairi. SE. MM selaku Ketua, sedangkan dari pihak Aspebtindo di wakili oleh Fridericus Wishnubroto, selaku Ketua Umum ASPEBTINDO dan Ricky Irawan selaku Wakil Ketua III Bidang Pengembangan dan Kerjasama.

Tujuan ini adalah untuk meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan yang utamanya melalui kegiatan bersama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan memberikan kesempatan kepada civitas akademika untuk memahami aktivitas transaksi dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pertemuan Pengurus ASPEBTINDO dengan Kepala BAPPEBTI

Jakarta, 23 Juli 2018

Pada hari Senin 23 Juli 2018, bertempat di ruang kerja Kepala Bappebti, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus ASPEBTINDO mendapatkan kesempatan untuk silaturahmi dengan Kepala Bappebti yang baru, Bapak Indrasari Wisnu Wardhana, S.Kom, M.Si, yang baru dilantik sebagai Kepala Bappebti oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2018.

 

Pada kesempatan tersebut Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Aspebtindo memperkenalkan diri personil yang ada di Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Aspebtindo, juga dijelaskan secara sekilas mengenai tugas pokok dan fungsi Aspebtindo.

Bapak Wishnu Wardhana mengharapkan kerjasama Bappebti dan ASPEBTINDO dapat lebih ditingkatkan pada masa mendatang, khususnya dalam program peningkatan Sumber Daya Manusia di industri perdagangan berjangka.

 

Kerjasama ASPEBTINDO dengan Surya University

Jakarta, 23 Juli 2018

Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) dan Universitas Surya melakukan kerjasama dibidang Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Berjangka Komoditi  yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 di Kampus Universitas Surya di Grand Serpong Building Lt. 1 unit F8 & F9, Jalan M.H. Thamrin Km 2.7, Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang, Banten.

Universitas Surya lembaga pendidikan tinggi pertama di Indonesia yang menjadikan Perdagangan Berjangka sebagai mata kuliah dengan bobot 3 SKS, dalam hal ini Universitas Surya diwakili oleh Lindawati Ph.D, selaku Rektor dan Venty Fitriany Nurunisa, SE, M.Si, M.Sc, selaku Kepala Program Studi Agribisnis sedangkan dari pihak Aspebtindo di wakili oleh Fridericus Wishnubroto, selaku Ketua Umum ASPEBTINDO dan Chrisnawan Triwahyuardhianto, selaku Direktur Eksekutif ASPEBTINDO.

 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep pasar berjangka komoditi. Pasar berjangka komoditi merupakan salah satu konsep yang sudah banyak diterapkan di beberapa negara luar dan saat ini sudah ada di Indonesia. Pada mata kuliah ini mahasiswa diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kehadiran pasar berjangka komoditi di Indonesia, sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk pengelolaan risiko harga. Terlebih di sektor agribisnis, pasar berjangka komoditi akan sangat membantu pelaku usaha untuk memahami dan mengelola komoditasnya agar terhindar dari risiko.

Rencananya Perkuliahan akan dimulai pada akhir bulan Agustus 2018

Sejarah Bursa Berjangka di Dunia

Perdagangan Berjangka menurut sejarahnya dimulai di Amerika Serikat, tepatnya di kota Chicago, sekitar tahun 1800. Pada saat itu produsen komoditi dan penggunanya bersepakat untuk memperkecil risiko yang timbul akibat terjadinya perubahan harga komoditi.

Pada tahun 1840, pemasaran biji-bijian sejenis palawija, gandum, jagung kedelai, dan grain di Chicago mengalami masa yang sangat sulit.Selama beberapa saat, terutama pada musim semi, di mana saatnya untuk mulai bercocok tanam dan permitnaan sangat banyak, harga grain di Chicago sangatlah tinggi namun pada musim panen harga grain turun sangat drastis. Para petani tidak memiliki tempat penyimpanan (storage) yang luas, sehingga petani langsung menjualnya pada musim panen. Karena hasil panen berlimpah dan gudang tidak mampu menyimpan, sudah tentu harga grain akan turun dengan drastis. Penawaran sangatlah melimpah. Mereka harus mencari pembeli. Hargapun menjadi jatuh.

Di saat lain, di samping masalah musim ini, jalur distribusi yang lambat (transportasi), gagal panen menjadikan harga grain menjadi tinggi. Jumlah grain yang hanya sedikit, sedangkan permintaan pabrik tetap, maka akhirnya harga grain menjadi sangat tinggi.

Grain merupakan salah satu bahan baku industri roti, tepung, dll. (di Amerika, roti dan tepung merupakan makanan pokok). Harga grain terus berubah setiap saat, hal itu mengakibatkan harga akhir dari tepung da roti juga berubah-ubah, karena harganya tergantung harga bahan bakunya. Hal ini tentu akan menyulitkan produsen roti dan tepung, dan juga masyarakat dalam melakukan pembelian dan penjualan kebutuhan pokok ini.

Melihat kenyataan yang membingungkan ini, baik petani sebagai produsen dan pabrik industri roti dan tepung sebagai konsumen, dan juga masyarakat, mereka merasa perlu memecahkan masalah ini secara bersama-sama.

Melihat kebutuhan pokok masyakat yang sangat besar, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Amerika, diperlukan suatu pusat pasar tempat bertemu antara penjual (dalam hal ini petani) dan pembeli (dalam hal ini pabrik). Pada tahun 1848, 82 pebisnis dari Chicago mendirikan tempat pertemuan yang sekarang dikenal dengan nama Chicago Board of Trade (CBOT). Tujuan pasar ini adalah untuk menukar grain di pasar spot antara penjual dan pembeli. Selain itu mereka juga melihat adanya tantangan untuk membuat perjanjian beli dan jual di masa yang akan datang, atau sering kita sebut sebagai forward contract.

Tanggal 13 Maret 1851 merupakan awal kontrak forward pertama yang tercatat dengan 3000 bushels (1 bushels = 36 liter) jagung untuk pengiriman di bulan Juni.
Forward contact adalah perjanjian dan kesepakatan (komitmen) yang legal antara pembeli dan penjual dengan mencantumkan komoditi spesifik, yang memuat jumlah, harga, waktu pengiriman dan lokasi penerimaan di masa yang akan datang. Forward contract sangat membantu petani dan pabrik, terutama dala penyusunan rencana jangka panjang. Petani mendapatkan keuntungan karena hasil ladangnya sudah pasti akan dibeli oleh pabrik dan pabrik juga akan mendapatkan keuntungan karena harga telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Meskipun demikian forward contract ini masih memiliki beberapa kelemahan. Kontrak tersebut tidak mempunyai standar kualitas dan waktu pengiriman. Seringkali pembeli dan pedangan tidak menepati komitmen forward kontraknya (ingkar janji).

Karena itulah akhirnya pada tahun 1865, CBOT menformalkan standar kontrak untuk kontrak futures. Sejarah inilah yang mengakibatkan forward contract dikatakan sebagai awal pemikiran untuk melakukan futures contract, yang sekarang lebih dikenal dengan isitlah futures market (perdagangan berjangka).

Perbedaan paling mendasar antara forward market dan futures market adalah masalah negosiasi harga. Harga forward contract ditentukan secara pribadi antara penjual dan pembeli, sedangkan harga futures contract ditentukan secara lelang terbuka dengan melibatkan pembeli dan penjual dalam jumlah banyak.

Masalah Kebijakan dan Undang-Undang merupakan satu hal yang sangat penting di futures market. Untuk itu CBOT mengadopsi kebijakan dan hukum untuk menjaga terjadinya pasar bebas dan agar tetap kompetitif.

Baik pembeli maupun penjual (selanjutnya disebut anggota) di lantai perdagangan dan dalam hal penyerahan fisik komoditi ini terikat dengan peraturan keanggotaan. Para anggota di lantai perdagangan ini memiliki tanggung jawab pada apa yang mereka lakukan. Peraturan keanggotaan dibuat oleh para anggota dan pelanggaran atas peraturan keanggotaan ini akan mengakibatkan dijatuhkan sanksi yang sangat keras.

Peraturan keanggotaan ini selalu menekankan pemeriksaan terhadpa jumlah dan kualitas dari komoditi yang diperdagangkan, juga mewajibkan anggota untuk memberikan catatan historis keadaan keuangannya.

Pada tahun 1900, futures market mengalami peningkatan yang sangat pesat. Selain CBOT, bursa-bursa yang lain bermunculan, seperti Chicago Mercantile Exchange, The New York Cotton Exchange dan The New York Sugar Exchange, Chicago Butter and Egg Board. Pada saat itulah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pemerintah akhirnya memandang perlu untuk membuat undang-undang mengenai futures trading ini.

Pada tahun 1923, Grain Futuress Act merupakan Undang-Undang pertama mengenai futures trading. The Grain Futuress Act mewajibkan komoditi yang akan diperdagangkan di bursa mendapatkan izin (licensed) dari pemerintah pusat. Pada tahun 1936 muncul hukum baru untuk futures trading, dinamakan Commodity Exchange Act yang dikeluarkan oleh Commoditty Exchange Authority (CEA). CEA memieliki kekuatan di bidang kebijakan futures trading karena Undang-Undang ini telah mendapat dukungan dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture).

Pada tahun 1974 Commodity Exchange Act digantikan oleh Commodity Trading Commission Act yang dibentuk oleh komisi yang independen, yaitu The Comodity Futuress Trading Commission (CFTC). CFTC inilah yang mengambil alih kebijakan pemerintah, CFTC bertanggung jawab pada presiden dan mengkonfirmasikan kepada Senat, Komisi yang terdiri dari 5 orang dengan tanggung jawab penuh ini yang membuat kebijakan pada futures trading.

Pad saat ini, bursa dengan peraturan keanggotaannya bekerja sama dengan CFTC untuk membuat kebijakan pada pasar berjangka, kerja sama yang baik ini akan menolong terjadinya persaingan bebas untuk menuju sistem ekonomi pasar.

 

Sejarah Bursa Berjangka di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah adalah Negara yang sangat kaya akan sumber daya alam seperti kopi, kayu lapis, lada, coklat,dan lain-lain . Pada awal-awal tahun 1970 an Indonesia masih bertumpu pada kegiatan pasar fisik (pasar spot) yang aturannya harus menyerahkan atau menerima secara fisik pada saat jatuh tempo dan belum menyentuh perdagangan dengan penyerahan berjangka secara resmi.

Fasilitasi pendirian Bursa Berjangka selain untuk memenuhi kebutuhan akan lindung nilai, juga didorong untuk mencegah usaha-usaha berkedok sejenis Bursa Berjangka, yang sebenarnya adalah perjudian terselubung (kasino). Untuk itu, pada tahun 1977, pemerintah mengambil tindakan yang melarang penyaluran amanat ke luar negeri (instruksi Memperdag No. 03/M/INS/VI/77)

Rencana Pemerintah untuk mendirikan Bursa Komoditi di Indonesia telah lama dirintis melalui Panitia Persiapan Bursa Karet di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1971. Semula Pemerintah hanya bermaksud mendirikan bursa karet, yang diilhami oleh hasil sidang Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) di Yogyakarta tahun 1970. Pada tahun 1979, rencana Pemerintah ini mulai dibahas secara intensif dalam Tim Interdepartemental Persiapan Bursa Komoditi Indonesia, yang telah berhasil menyusun rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Bursa Komoditi yang mencakup perdagangan multi komoditi.

Pembentukan Bursa Komoditi Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1982 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1982 tanggal 2 Desember 1982 tentang Bursa Komoditi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1982  tentang Bursa Komoditi dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1982 tentang Pendirian dan Pokok-pokok Organisasi Bursa Komoditi, ditetapkan bahwa penyelenggaraan bursa komoditi di Indonesia hanya dilakukan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) yang berada dalam lingkungan Departemen Perdagangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Struktur organisasi Bappebti pertama kali dibentuk dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 152/KP/II/1983 tanggal 11 Pebruari 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Bursa Komoditi dengan struktur organisasi BAPEBTI terdiri dari seorang Ketua yang didukung oleh Sekretariat dan 2(dua) Biro yaitu Biro Pengembangan Pasar dan Biro Operasi. Adapun Kepala Bappebti yang pertama adalah Bapak Drs. Paian Nainggolan, Sekretaris Bapebti dijabat oleh bapak Yanda Mohammad SE merangkap Kepala Biro Operasi dan Kepala Biro Pengembangan Pasar dijabat oleh Ir. J.N. Tarigan.

Untuk menjalankan kegiatan Bursa Komoditi diperlukan lembaga lain yang mempunyai fungsi untuk melakukan kliring dan penjaminan atas komoditi-komoditi yang ditransaksikan di Bursa Komoditi. Oleh karena itu pada tanggal 25 Agustus 1984, didirikan lembaga dengan nama PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi pada, yang disahkan dengan Akta Pendirian No.185 dan diumumkan pada Lembar Negara Republik Indonesia No.100 tanggal 16 Desember 1986 Tambahan Berita Negara No.1580 tahun 1986. Pendirian PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (Persero).

Sebagai badan pelaksana, pada bulan Januari 1985 Menteri Perdagangan Arifin Siregar meresmikan “Bursa Komoditi Indonesia” yang dikelola oleh Bapebti dengan lembaga penjamin PT. (Persero) Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi (KJBK). Dalam peresmian Bursa Komoditi Indonesia, diluncurkan Perdagangan Fisik Karet dan Perdagangan Fisik Selanjutnya pada 7 Juli 1987 menyelenggarakan kegiatan lelang pengalihan hak kuota tekstil dan produk tekstil serta pada 12 Januari 1989, Bapebti  menyelenggarakan kegiatan Penyediaan Informasi Muatan Dan Ruang Kapal (Freight Booking Centre).

Pada tahun 1991, pemerintah mulai melemparkan ide dengan menawar-kan perdagangan komoditi di bursa pada pelbagai asosiasi. Ada 3 asosiasi yang bersedia, yaitu AEKI, GAMMI dan GAPKI. Langkah ini diikuti dengan pembentukan tim kecil berdasarkan keputusan BAPPEBTI No. 07/BAPPEBTI/KP/X/1991 yang mulai bekerja pada bulan Agustus 1991. Anggota tim merupakan utusan dari FAMNI (AIMMI dan GAPKI) dan AEKI yang mengumpulkan uang untuk pembiayaan studi kelayakan, rencana usaha dan perancangan tata tertib bursa oleh konsultan dari Australia dan Malaysia.

Tahun 1992 diputuskan oleh pemerintah bahwa swasta diberi keleluasaan khusus untuk mendirikan bursa. Lalu FAMNI (Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia) yang merupakan gabungan dari AIMMI, GAPKI dan AEKI yang diangkat dengan keputusan Menteri, mengumpulkan uang untuk membiayai konsultan dari Australia dan Malaysia untuk membuat studi kelayakan, rencana usaha dan rancangan tatatertib bursa. Di samping itu, pemerintah juga mengusahakan adanya UU perdagangan berjangka untuk mengatur perdagangan berjangka yang ada di Indonesia.

Pada tahun 1994, Joint UNCTAD/World Bank melakukan kajian mengenai kebutuhan Manajemen Risiko di Asia Tenggara (Thailand, Malysia, dan Indonesia). Hasil studi antara lain menyimpulkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pemanfaatan instrumen pengelolaan risiko harga dalam rangka menghadapi persaingan usaha dengan negara-negara lain. Salah satu instrumen yang paling efektif dan digunakan secara luas adalah kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kebutuhan penggunaan pasar berjangka tersebut semakin besar dalam menghadapi pasar bebas dan era globalisasi. Hasil kajian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 2 kajian yang dilakukan oleh konsultan internasional yang berpengalaman, yaitu : Studi Biaya – Manfaat Penggunaan Pasar Berjangka bagi perekonomian Indonesia, dan Studi Kelayakan Pembentukan Bursa Berjangka di Indonesia. Kedua kajian tersebut menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pasar berjangka di Indonesia akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, dan pendirian Bursa Berjangka di Indonesia dinilai layak (feasible). Atas dasar kajian-kajian tersebut, pemerintah menyiapkan perangkat peraturannya dalam bentuk Undang-Undang, sedangkah pihak swasta yang diwakili oleh para asosiasinya diminta untuk mengambil langkah-langkah pendirian Bursa Berjangka di Indonesia yang akan dimiliki dunia usaha dan dikelola secara profesional. Dari asosiasi yang diundang, ternyata waktu itu hanya Asosiasi Ekpostir Kopi Indonesia (AEKI)), dan Federasi Asosiasi Minyak Nabati dan Lemak (FAMNI) menyatakan kesiapannya mensponsori pendirian Bursa Berjangka.

Atas persiapan-persiapan yang dilakukan dan memerlukan waktu yang cukup panjang, akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 5 Desember 1997, yang menugaskan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka. UU No. 32 tahun 1997 lahir saat krisis ekonomi tahun 1998 sebagai cikal bakal pendirian bursa.

Mulai tanggal 27 Januari 1999 gerakan pendirian bursa dimulai lagi. AEKI dan FAMNI bekerja sangat cepat, rekrutmen calon pendiri dilakukan dari anggota masing-masing dan dari luar. BAPPEBTI dalam hal ini mengharuskan semua pendiri harus layak dan patut sesuai dengan Undang-Undang. Setelah melalui pemeriksaan, beberapa calon yang ada ditolak, ada juga yang dianggap tidak layak dan tidak patut. Ada yang ditolak karena terafiliasi dan ada pula yang mengundurkan diri. Satu jam sebelum pertemuan pembentukan perseroan bursa pada tanggal 19 Agustus 1999, AEKI dan FAMNI berhasil mengumpulkan 29 perusahaan tidak terafiliasi dari berbagai jenis industri (kopi, sawit, keuangan dan perdagangan).

Akhirnya pada tanggal 11 Juli 2000, permohonan untuk izin usaha suatu bersa berjangka diserahkan kepada BAPPEBTI. Hal ini merupakan permohonan izin usaha pertama dari suatu bursa berjangka dalam sejarah Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Nopember 2000, BBJ resmi mendapatkan izin dari BAPPEBTI. Akhirnya melalui perjuangan yang panjang bertahun-tahun, BBJ resmi berdiri sebagai bursa berjangka pertama di Indonesia dan mulai melakukan perdagangan perdananya pada tanggal 15 Desember 2000. Pada waktu itu komoditas yang diperdagangkan baru dua, yaitu Kopi Robusta dan Olein.

Pada tanggal 1 Februari 2002, diluncurkan komoditi emas (gold) yang dipercaya akan membuat perdagangan berjangka ini semakin ramai, karena emas sudah sangat familiar dengan masyarakat Indonesia.

Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah sejak lama sadar kaan pentingnya Bursa Berjangka sebagai sebuah sarana lindung nilai. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, seperti kopi, kayu lapis, lada, cokelat dan masih banyak sumber daya alam lainnya, merupakan tempat yang sangat strategis dan potensial untuk perdagangan kontrak berjangka atas sumber daya tersebut. Saat ini perdagangan komoditi di Indonesia masih bertumpu pada kegiatan pasar fisik (pasar spot) dengan keharusan untuk menyerahkan atau menerima secara fisik pada saat jatuh tempo dan belum menyentuh perdagagan dengan penyerahan berjangka secara resmi. Pada tahun 1991 pemerintah bertanya kepada para pelaku pasar berbagai asosiasi komoditi. Pada saat itu hanya 3 asosiasi yang bersedia memperdagangkan komoditinya di bursa, yaitu AEKI, AIMMI dan GAPKI.

Pada tahun 1992, diputuskan oleh pemerintah bahwa yang mendirikan bursa adalah swasta saja. Selanjutnya tim yang terdiri dari utusan dan FAMNI (Federasi Asosiasi Minyak Nabati Indonesia) yang merupakan gabungan dari AIMMI dan GAPKI serta AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia), yang diangkat dengan Keputusan Menteri, mengumpulkan uang untuk membiayai konsultan dari Australia dan Malaysia untuk membuat studi kelayakan, rencana usaha dan rancangan tata tertib bursa. Di samping itu, pemerintah juga mengusahakan adanya undang-udnang perdagangan berjangka untuk mengatur perdagangan berjangka yang ada di Indonesia. Tim yang ditunjuk oleh Memperindag untuk mempersiapkan pendirian bursa ditolak oleh DPR dan hal itu menjadi alasan untuk penundaan keluarnya Undang-Undang itu.

Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 akhirnya kelaur pada saat krisis ekonomi pada saat krisis ekonomi di Indonesia sedang memuncak dan selama tahun 1998 boleh dikatakan tidak ada kegiatan apapun dalam melakukan pembentukan bursa ini.

 

ASPEBTINDO dan Bappebti Gelar Pasar Murah Ramadhan 1439 H / 2018 di Kalimantan

ASPEBTINDO dan Bappebti Kementerian Perdagangan RI pada bulan Ramadhan 1439 H/2018 kembali mengadakan kegiatan Pasar Murah Ramadhan di beberapa Pondok Pesantren di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ada 9 (sembilan) Pondok Pesantren yang dipilih menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan Pasar Murah Ramadhan di Pulau Kalimantan yaitu:

  • Wilayah Kalimantan Selatan, diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Mujahidin Bakumpai dan Pondok Pesantren Al Ahsanul Huda Kab. Barito Kuala pada tanggal  4 Juni 2018. selanjutnya di Pondok Darul Hijrah Putri, Banjarbaru dan Panti Asuhan Nor Hidayah, Banjarmasin pada tanggal 5 Juni 2018.
  • Wilayah Kalimantan Tengah, diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Amin, Kapuas pada tanggal 4 Juni 2018.
  • Wilayah Kalimantan Selatan, diselenggarakan di Pondok Pesantren Ushuluddin dan Panti Asuhan Al Irsyad, Martapura pada tanggal 6 Juni 2018.
  • Wilayah Kalimantan Timur, diselenggarakan di Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Samarinda dan pondok Pesantren Ibadurrahman, Tenggarong pada tanggal 6 Juni 2018.

Suasana pasar murah di Pondok Pesantren Al Mujahidin Bakumpai, 4 Juni 2018.

Suasana pasar murah Ramadhan di Pondok Pesantren Al Ahsanul Huda, Bakumpai 4 Juni 2018.

Suasana pasar murah Ramadhan di Pondok Darul Hijrah Putri, Banjarbaru pada tanggal 5 Juni 2018.

Suasana pasar murah Ramadhan di Panti Asuhan Nor Hidayah, Banjarmasin pada tanggal 5 Juni 2018

Suasana pasar murah Ramadhan di  Pondok Pesantren Al Amin, Kapuas pada tanggal 4 Juni 2018

Suasana pasar murah Ramadhan di Pondok Pesantren Ushuluddin, Martapura pada tanggal 6 Juni 2018.

Suasana pasar murah Ramadhan di Panti Asuhan Al Irsyad, Martapura pada tanggal 6 Juni 2018

Suasana pasar murah Ramadhan di Panti Asuhan Uswatun Hasanah, Samarinda pada tanggal 6 Juni 2018

Suasana pasar murah Ramadhan di Pondok Pesantren Ibadurrahman, Tenggarong pada tanggal 6 Juni 2018.