PERATURAN

ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

TENTANG

KODE ETIK ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

Dengan rahmat tuhan yang maha esa,

Menimbang:

  1. a. Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya;
  2. b. Bahwa berdasarkan Peraturan kepala Bappebti No. 111
  3. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO)

Mengingat:

  • ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA (ASPEBTINDO) DIPERLUKANNYA KODE ETIK ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA (ASPEBTINDO)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

  1. Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, disingkat ASPEBTINDO adalah wadah berbadan hukum yang didirikan oleh pihak yang berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi.
  2. Susunan Kepengurusan ASPEBTINDO adalah sebagaimana diatur dalam AD/ART BAB …, Pasal ……. Tentang ………………..
  3. Anggota ASPEBTINDO adalah setiap pihak yang telah memperoleh ijin usaha, ijin, persetujuan atau sertifikat pendaftaran dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya.
  4. Kelompok Bidang Usaha dan Profesi adalah pengelompokan anggota ASPEBTINDO sesuai dengan Bidang Usaha serta Profesinya masing-masing.
  5. Keanggotaan ASPEBTINDO adalah sebagaimana diatur dan dimuat dalam AD/ART BAB …. Pasal ….. Tentang …………. dan PTT ASPEBTINDO BAB 2 Tentang Keanggotaan.
  6. Tipe Keanggotaan adalah jenis tipe keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ASPEBTINDO.
  7. Pelaksana Harian adalah Direktur Executive, Para Wakil Direktur Executive dan Sekretariat
  8. BAPPEBTI adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
  9. Kode Etik ASPEBTINDO adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota, Penasehat, Pembina, Pengurus, Pelaksana Tugas dan Komite Etik
  10. Komite Etik adalah organ pendukung Pengurus yang bertugas mengawasi, memutuskan dan menetapkan sanksi atas pelanggaran kepatuhan terhadap kode etik ASPEBTINDO.
  11. Anggota Komite Etik adalah terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing Kelompok Bidang Usaha dan Profesi.
  12. Integritas adalah pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
  13. Profesionalisme adalah perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan komitmen yang tinggi.
  14. Transparansi adalah tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
  15. Kepatuhan adalah sikap bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan serta responsif terhadap indikasi penyimpangan peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk:

  1. Menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi Anggota, Penasehat, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Komite Etik
  2. Memberikan kejelasan pedoman perilaku (etika)Anggota, Penasehat, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Komite Etik
  3. Mencegah pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO guna melindungi Anggota, Penasehat, Pembina, Pengurus dan Pelaksana Harian dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik.
  4. Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota, Penasehat, Pembina, Pengurus dan Pelaksana Hariandan Komite Etik ASPEBTINDO.

Pasal 3

  1. Kode Etik ASPEBTINDO berlaku untuk seluruh Anggota, Pembina, Pengawas, Pengurus, Pelaksana Harian dan Komite Etik.
  2. Kode Etik ASPEBTINDO dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

BAB III
NILAI DASAR UMUM
Pasal 4

Nilai Dasar Kode Etik ASPEBTINDO dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuan ASPEBTINDO yang terdiri dari:

  1. Terwujudnya Asosiasi yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta memperkuat integritas industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.
  2. Meningkatkan kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, wajar, transparan, serta sesuai praktek industri berjangka yang berstandar Internasional.
  3. Mewujudkan pelaku Perdagangan berjangka yang berkualitas dan berintegritas.
  4. Membantu perkembangan Perdagangan Berjangka dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan;
  5. Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam sektor Perdagangan Berjangka melalui pendidikan dan pelatihan;
  6. Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan para anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka melalui penerapan kode etik profesi;
  7. Memperjuangkan kepentingan para anggotanya di bidang Perdagangan Berjangka; dan
  8. Melakukan sosialisasi kepada para Anggotanya di seluruh Indonesia.

BAB IV
KODE ETIK ASPEBTINDO
Berdasarkan Pada Kelompok Bidang Usaha dan Profesi
Pasal 5
Kelompok bidang usaha Bursa Berjangka

  1. Prilaku Bursa Berjangka
  2. Hubungan Antar Bursa Berjangka
    1. Penerimaan Pegawai Bursa
    2. Mencari dan Menerima Anggota Bursa

Pasal 6

Kelompok bidang usaha Lembaga Kliring Berjangka

  1. Prilaku Lembaga Kliring Berjangka
  2. Hubungan Antar Lembaga Kliring Berjangka
    1. Penerimaan Pegawai Lembaga Kliring Berjangka
    2. Mencari dan Menerima Anggota Lembaga Kliring Berjangka

Pasal 7
Kelompok bidang Usaha
Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

  1. Prilaku Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
    1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dibidang Perdagangan Berjangka wajib untuk menjunjung tinggi Reputasi Bisnis yang baik dan Integritas Keuangan.
    2. Wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya atas seluruh perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya dengan para Pihak, baik yang telah dibuat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Anggota lainnya.
  2. Hubungan Antar Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
    1. Penerimaan Pegawai atau Marketing/Mitra Pemasar Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
      1. Dalam hal Pialang Berjangka mencari Pegawai untuk Perusahaannya, Pialang Berjangka yang bersangkutan dilarang membajak pegawai/marketing dari Pialang Berjangka lainnya.
      2. Dalam hal ada salah satu pegawai/Wakil Pialang Berjangka atau Marketing dari suatu Pialang Berjangka yang sudah diberhentikan melamar pekerjaan ke Pialang Berjangka lainnya, maka Pialang Berjangka yang akan menerima pegawai/ Wakil Pialang Berjangka tersebut wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
        1. Mencari informasi mengenai track record pegawai/WakilPialang atau marketing tersebut dimana yang bersangkutan pernah bekerja.
        2. Dalam hal pegawai/Wakil Pialang atau Marketing tersebut melakukan tindakan melanggar sebagaimana disebutkan Pasal 9, maka pegawai/Wakil Pialang Berjangka tersebut wajib ditolak.
        3. Dalam hal pegawai/Wakil Pialang Berjangka atau Marketing tersebut berhenti karena mengundurkan diri secara baik-baik, maka Pialang Berjangka tersebut dapat menerima pegawai/Wakil Pialang Berjangka atau Marketing yang bersangkutan.
      3. Dalam hal menerima calon Marketing Pialang Berjangka wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
        1. Mencari informasi mengenai data calon Marketing yang bersangkutan antara lain tempat tinggalnya yang tetap/sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), orang tuanya, pernah melakukan tindak pidana atau tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan Perdagangan Berjangka atau tidak dan lain-lainnya.
        2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan mengenai pengetahuan Perdagangan Berjangka serta bagaimana memasarkan suatu produk/Kontrak Berjangka serta Larangan menjanjikan keuntungan atau persentase keuntungan/pendapatan tetap kepada para Nasabah.
        3. Melakukan tes terhadap para peserta Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka seberapa jauh daya serap mereka terhadap materi yang disampaikan dalam Pendidikan dan Pelatihan tersebut.
        4. Dalam hal calon Marketing tersebut lolos dari saringan yang telah dijalaninya, maka Pialang Berjangka dapat mempekerjakan calon Marketing yang bersangkutan
    2. Mencari dan Menerima Nasabah Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
      1. Dalam mencari Nasabah dan melakukan kegiatan Bisnisnya, Pialang Berjangka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
        1. Menarik Nasabah Pialang Berjangka lainnya dengan cara memberikan iming-iming kemudahan yang lebih baik dari pada kemudahan yang telah diterimanya.
        2. Menawarkan komisi yang lebih rendah dari komisi minimal yang ditetapkan oleh keputusan Rapat Anggota, sehingga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dimasa yang akan datang.
        3. Memberikan bebas Margin (free margin) calon Nasabah/Nasabah dalam melakukan transaksi Kontrak Berjangka.
        4. Menjanjikan atau mengiming-iming keuntungan yang sangat besar .
      2. Dalam hal calon Nasabah tidak mempunyai uang secara cash, Pialang Berjangka dilarang memberikan pinjaman kepada calon Nasabah untuk membayar Initial Margin atau free margin.
      3. Dalam hal Nasabah tersebut adalah keluarga salah satu pengurus Pialang Berjangka dan ingin membuka Rekening pada Pialang Berjangka lainnya, maka Pialang Berjangka tersebut wajib menolak Nasabah yang bersangkutan.
      4. Dalam hal Nasabah tersebut adalah pegawai dari salah satu Pialang Berjangka dan ingin membuka Rekening pada Pialang Berjangka lainnya, maka Pialang Berjangka yang bersangkutan wajib menolak Nasabah tersebut.

Pasal 8
Kelompok bidang usaha
Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

  1. Prilaku Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
  2. Hubungan Antar Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
    1. Penerimaan Pegawai Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
    2. Mencari dan Menerima Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)

Pasal 9
Kelompok bidang usaha Pialang Berjangka

  1. Prilaku Pialang Berjangka
  2. Hubungan Antar Pialang Berjangka
    1. Penerimaan Pegawai Pialang Berjangka
    2. Mencari dan Menerima Pialang Berjangka

Pasal 10
Kelompok bidang usaha Pedagang Berjangka

  1. Prilaku Pedagang Berjangka
  2. Hubungan Antar Pedagang Berjangka
    1. Penerimaan Pegawai Pedagang Berjangka
    2. Mencari dan Menerima Pedagang Berjangka

Pasal 11
Kelompok bidang Penasihat Berjangka

  1. Prilaku Penasihat Berjangka
  2. Hubungan Antar Penasihat Berjangka
    1. Penerimaan Pegawai Penasihat Berjangka
    2. Mencari dan Menerima Penasihat Berjangka

Pasal 12
Kelompok bidang Pengelola Sentra Dana Berjangka

  1. Prilaku Pengelola Sentra Dana Berjangka
  2. Hubungan Antar Pengelola Sentra Dana Berjangka
    1. Penerimaan Pegawai Pengelola Sentra Dana Berjangka
    2. Mencari dan Menerima Pengelola Sentra Dana Berjangka

Pasal 13
Kelompok bidang Pedagang Berjangka Perorangan

  1. Prilaku Pedagang Berjangka Perorangan
  2. Hubungan Antar Pedagang Berjangka Perorangan
    1. Penerimaan Pegawai Pedagang Berjangka Perorangan
    2. Mencari dan Menerima Pedagang Berjangka Perorangan

Pasal 14
Kelompok Profesi Wakil Pialang Berjangka

  1. Prilaku Profesi Wakil Pialang Berjangka
  2. Hubungan Antar Profesi Wakil Pialang Berjangka
    1. Penerimaan Profesi Wakil Pialang Berjangka
    2. Mencari dan Menerima Profesi Wakil Pialang Berjangka

Pasal 15
Kelompok Profesi Wakil Penasehat Berjangka

  1. Prilaku Profesi Wakil Penasehat Berjangka
  2. Hubungan Antar Profesi Wakil Penasehat Berjangka
    1. Penerimaan Profesi Wakil Penasehat Berjangka
    2. Mencari dan Menerima Profesi Wakil Penasehat Berjangka

Pasal 16
Kelompok Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

  1. Prilaku Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
  2. Hubungan Antar Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
    1. Penerimaan Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
    2. Mencari dan Menerima Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

Pasal 17
Kelompok bidang usaha Bank Penyimpan Margin Dana Konpensasi dan Jaminan

  1. Prilaku Bank Penyimpan Margin Dana Konpensasi dan Jaminan
  2. Hubungan Antar Bank Penyimpan Margin Dana Konpensasi dan Jaminan
    1. Penerimaan Bank Penyimpan Margin Dana Konpensasi dan Jaminan
    2. Mencari dan Menerima Bank Penyimpan Margin Dana Konpensasi dan Jaminan

Pasal 18
Kelompok bidang usaha lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

  1. Prilaku usaha lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
  2. Hubungan Antar usaha lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
    1. Penerimaan usaha lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
    2. Mencari dan Menerima usaha lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

BAB V
KODE ETIK ASPEBTINDO
Berdasarkan Pada Tipe Kenggotaan

Pasal 19
Anggota Tipe A

  1. Anggota Tipe A :
    Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka

Pasal 20
Anggota Tipe B

  1. Anggota Tipe B :
    Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).

Pasal 21
Anggota Tipe C

  1. Anggota Tipe C :
    Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka

Pasal 22
Anggota Tipe D

  1. Anggota Tipe D :
    Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

Pasal 23
Anggota Tipe E

  1. Anggota Tipe E :
    Bank Penyimpan Margin Dana Kompensasi dan Jaminan.

Pasal 24
Anggota Tipe F

  1. Anggota Tipe F :
    Pihak-pihak lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB V
PENGAWASAN DAN SANKSI KODE ETIK ASPEBTINDO
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 25

  1. Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik wajib mengawasi kepatuhan Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Komite Etik.
  2. Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etikwajib melaporkansecara tertulis melalui ASPEBTINDO apabilamengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 26

  1. Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ASPEBTINDO dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua ASPEBTINDO yang telah di setujui oleh seluruh anggota yang diwakili oleh Komite Etik.
  2. Komite Etik akan melakukan penilaian atas tingkat pelanggaran terhadap KodeEtik ASPEBTINDO.
  3. Pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO terdiri atas 4 (empat) kategori pelanggaran,yaitu:
    1. Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga
    2. Pembatalan Hak Keanggotaan;
    3. Pengenaan Denda
    4. Pembekuan Keanggotaan.
  4. Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik wajib menerima dan melaksanakan keputusan Pejabat Pemutus.

BAB VI
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Penanganan Informasi
Pasal 27

  1. ASPEBTINDO menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO yang dapat berasal dari Seluruh Anggota, Penasehat, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik, masyarakat dan/atau melalui media massa.
  2. Komite Etik secara aktif memastikan kebenaran terhadap informasi dugaan pelanggaran.

Bagian Kedua
Proses Penegakan Kode Etik
Pasal 28

  1. Komite Etik melakukan verifikasi atas informasi dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
  2. Dalam hal diperlukan, Komite Etik dapat mengundang Seluruh Anggota, Penasehat, Pembina, Pengurus yang diduga melanggar Kode Etik ASPEBTINDO untuk memberikan klarifikasi.

Pasal 29

  1. Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO dalam sidang Komite Etik yang bersifat tertutup.
  2. Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO berhak melakukan pembelaan diri dalam sidang Komite Etik.
  3. Dalam Sidang Komite Etik, Komite Etik menyatakan dan memberikan keputusan untuk diajukan secara tertulis kepada Pengurus, yaitu:
    1. Pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO.
    2. Pemulihan nama baik jika tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO.
    3. Pengenaan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO.
  4. Pernyataan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas 4 (empat) kategori pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
  5. Putusan pengenaan sanksi untuk Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik yang diduga melanggar Kode Etik ASPEBTINDO dapat berupa:
    1. Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga
    2. Pembebas tugasan dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Komite Etik dalam jangka waktu tertentu.
    3. Diberhentikan dari jabatannya sebagai Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik.
  6. Untuk pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komite Etik berpedoman pada Peraturan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Ketua ASPEBTINDO.

Bagian Ketiga
Pengenaan Sanksi
Pasal 30

  1. Komite Etik menetapkan keputusan akhir yang bersifat final berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dan putusan tersebut di berikan kepada Pengurus untuk disampaikan pada Sidang Pembacaan Putusan.
  2. Sidang Pembacaan Putusan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO harus dihadiri :
    1. Lebih dari separuh anggota Komite Etik
    2. Lebih dari separuh oleh Pengurus
    3. Pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

BAB VII
KOMITE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan Anggota Komite Etik
Pasal 31

  1. Anggota Komite Etik dipilih oleh Seluruh Anggota, dengan memilih 1 (satu) orang wakilnya pada masing-masing Kelompok Bidang Usaha dan Profesi.
  2. Anggota Komite Etik terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dari masing-masing pilihan Kelompok Bidang Usaha dan Profesi.
  3. Anggota Komite Etik terdiri atas:
    1. 1 orang wakil dari Bursa Berjangka
    2. 1 orang wakil dari Lembaga Kliring
    3. 1 orang wakil dari Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
    4. 1 orang wakil dari Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)
    5. 1 orang wakil dari Pialang Berjangka
    6. 1 orang wakil dari Pedagang Berjangka
    7. 1 orang wakil dari Penasihat Berjangka
    8. 1 orang wakil dari Pengelola Sentra Dana Berjangka
    9. 1 orang wakil dari Pedagang Berjangka Perorangan
    10. 1 orang wakil dari Profesi Wakil Pialang Berjangka
    11. 1 orang wakil dari Profesi Wakil Penasehat Berjangka
    12. 1 orang wakil dari Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
    13. 1 orang wakil dari Profesi Bank Penyimpan Margin Dana Konpensasi dan Jaminan
    14. 1 orang wakil dari usaha lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
  4. Anggota Komite Etik terpilih diundang Rapat Penetapan Anggota Kode Etik oleh Pengurus untuk diminta kesediaannya.
  5. Susunan Komite Etik terdiri dari:
    1. Ketua
    2. Wakil Ketua
    3. Sekretaris
  6. Susunan Komite Etik dipilih berdasarkan pada Rapat Anggota Komite Etik dan hasilnya disampaikan pada Pengurus untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Asosiasi.
  7. Penetapan Anggota Komite Etik dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Asosiasi yang wajib disampaikan dan atau diumumkan kepada seluruh Seluruh Anggota.

Pasal 32

  • Jangka waktu penugasan Anggota Komite Etik paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 33

Kriteria calon anggota Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Tidak menjadi anggota partai politik;
  3. Memiliki reputasi dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;
  4. Memiliki pengalaman dan wawasan yang luas;
  5. Memiliki integritas dan independensi;
  6. Tidak pemah melakukan pelanggaran good governance; dan
  7. Sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban Komite Etik
Pasal 34

  1. Meneliti dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO yang dilakukan oleh seluruh Anggota, Pembina, Pengawas, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik.
  2. Mengumpulkan dan menganalisa informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang terkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO.
  3. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO.
  4. Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO terbukti atau tidak terbukti.
  5. Memberikan keputusan atas pernyataan dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO dan disampaikan kepada Pengurus.
  6. Menjadi ethic advisor dalam rangka edukasi, pencegahan, dan penindakan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO.

Pasal 35

Anggota Komite Etik wajib:

  1. Memberikan masukan tertulis mengenai penyempurnaan pelaksanaan Kode Etik ASPEBTINDO;
  2. Menyusun buku manual/buku saku/sejenis mengenai Kode Etik ASPEBTINDO; dan
  3. Hadir pada rapat dan sidang Komite Etik dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO dan/atau penetapan keputusan atas pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO.

Bagian Keempat
Wewenang Komite Etik
Pasal 36

Komite Etik berwenang:

  1. Memanggil seluruh Anggota, Pembina, Pengawas, Pengurus, Pelaksana harian dan masyarakat untuk dimintai keterangan dan/atau data di dalam atau di luar sidang Komite Etik.
  2. Memanggil pihak-pihak terkait dan para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Komite Etik.
  3. Meminta data dan informasi yang terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik ASPEBTINDO sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sidang Komite Etik
Pasal 37

  1. Sidang Komite Etik dipimpin oleh Ketua Komite Etik.
  2. Dalam hal Ketua berhalangan hadir maka sidang dapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
  3. Sidang Komite Etik dapat mengambil keputusan jika dihadiri oleh lebih dari separuh anggota Komite Etik.
  4. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat.
  5. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak.
  6. Dalam hal anggota Komite Etik merupakan pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik atau memiliki benturan kepentingan dengan kasus yang sedang diperiksa oleh Komite Etik, maka yang bersangkutan tidak dapat menghadiri sidang Komite Etik.

Bagian Keenam
Honorarium bagi Anggota Komite Etik
yang Berasal dari Unsur Profesi/Akademisi
Pasal 38

  1. Anggota Komite Etik diberikan honorarium berdasarkan kehadiran Anggota Komite Etik dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
  2. Jumlah honorarium untuk Anggota Komite ditetapkan dalam Rapat Pengurus dan dituangkan dalam Keputusan Ketua Asosiasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

  1. Peraturan Kode Etik ASPEBTINDO ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.