PERATURAN

ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

TENTANG

KODE ETIK ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

Dengan rahmat tuhan yang maha esa,

Menimbang       :    

a.   bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, martabat, dan integritas Anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia dalam menjalankan kegiatannya, perlu ditetapkan Kode Etik Anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia;

a.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia tentang Kode Etik Anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia;

Mengingat        :    

  1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
  3. Peraturan Kepala Bappebti No. 111/BAPPEBTI/PER/01/2014, tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka;
  4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia;

                                                   MEMUTUSKAN

Menetapkan      :    

PERATURAN ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA TENTANG KODE ETIK ANGGOTA ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan :

  1. Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, disingkat ASPEBTINDO yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah wadah berbadan hukum yang didirikan oleh pihak yang berbadan usaha yang telah memperoleh perizinan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi.
  2. Susunan Kepengurusan Asosiasi adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BAB VII, pasal 13, tentang Struktur Organisasi dan Masa Bhakti Kepengurusan dan Anggaran Rumah Tangga BAB IX, Pasal 13, tentang Susunan, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.
  3. Anggota Asosiasi adalah setiap pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin, persetujuan atau sertifikat pendaftaran dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan pelaksanaannya serta pihak-pihak lain.
  4. Kelompok Bidang Usaha dan Profesi adalah pengelompokan anggota Asosiasi sesuai dengan Bidang Usaha dan Profesi di industri Perdagangan Berjangka Komoditi.
  5. Pihak-pihak lainnya adalah Pihak-pihak diluar industri Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Asosiasi serta mempunyai komitmen untuk mengembangkan industri Perdagangan Berjangka.
  6. Keanggotaan Asosiasi adalah sebagaimana diatur dan dimuat dalam Anggaran Dasar Bab VI, Pasal 11, dan Anggaran Rumah Tangga Bab V, Pasal 5, tentang Keanggotaan serta PTT Asosiasi Bab 2 Tentang Keanggotaan.
  7. Pelaksana Harian adalah Direktur Executive, beberapa Kepala Divisi dan Sekretariat.
  8. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
  9. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
  10. Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
  11. Pedagang Berjangka adalah anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
  12. Pedagang Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) adalah Pedagang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
  13. Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.
  14. Peserta Sistem Perdagangan Alternatif adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat Nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif.
  15. Penasihat Berjangka adalah Pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
  16. Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.
  17. Wakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka.
  18. Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka.
  19. Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Pengelola Sentra Dana Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pengelola Sentra Dana Berjangka.
  20. Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Jaminan adalah bank umum yang berstatus bank devisa yang mendapat persetujuan dari Bappebti untuk menyimpan margin, dana kompensasi dan jaminan.
  21. Kode Etik Anggota Asosiasi adalah norma dan azas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota.
  22. Komite Etik adalah organ pendukung Pengurus yang tugas, hak dan kewajiban serta wewenangnya diatur dalam Surat Keputusan Ketua Umum Asosiasi.

 

BAB II

TUJUAN DAN KEBERLAKUAN

 Pasal 2

Peraturan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi ini bertujuan untuk:

 

  1. Menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi Anggota.
  2. Memberikan kejelasan pedoman perilaku (Etika) Anggota.
  3. Mencegah pelanggaran Kode Etik Anggota Asosiasi guna melindungi Anggota dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik.
  4. Memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran oleh Anggota.

 

Pasal 3

Peraturan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi inidiberlakukan untuk:

  1. Seluruh Anggota.
  2. Dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

 

BAB III

NILAI DASAR UMUM

 Pasal 4

Nilai Dasar Kode Etik Anggota Asosiasi dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuan Asosiasiyang terdiri dari:

 

  1. Terwujudnya Asosiasi yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta memperkuat integritas industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.
  2. Meningkatkan kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, wajar, transparan, serta sesuai praktek industri berjangka yang berstandar Internasional.
  3. Mewujudkan pelaku Perdagangan berjangka yang berkualitas dan berintegritas.
  4. Membantu perkembangan Perdagangan Berjangka dengan bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan.
  5. Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam sektor Perdagangan Berjangka melalui pendidikan dan pelatihan.
  6. Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan para anggotanya terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka melalui penerapan kode etik profesi.
  7. Memperjuangkan kepentingan para anggotanya di bidang Perdagangan Berjangka; dan
  8. Melakukan sosialisasi kepada para Anggotanya di seluruh Indonesia.

 

 

BAB IV

KODE ETIK ANGGOTA ASPEBTINDO

Berdasarkan Pada Kelompok Bidang Usaha dan Profesi

 

Pasal 5

Kelompok bidang usaha Bursa Berjangka

 1. Perilaku Bursa Berjangka

a. Dalam menjalankan usahanya sebagai Bursa Berjangka wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, profesionalitas serta menghormati dan menjaga kepentingan anggotanya.

b. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuan-ketentuan di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

c. Melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, benar dan bertaraf internasional.

d. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, anggota bursa dan organisasi lainnya, baik secara langsung maupun melalui asosiasi-asosiasi dalam rangka mengembangkan legislasi dan peraturan lainnya yang mungkin mempengaruhi kepentingan bisnis.

e. Memiliki komitmen untuk terus menerus mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pada umumnya untuk mencapai sasaran jangka panjang demi mengembangkan suatu bisnis yang berkelanjutan.

f. Bekerjasama dalam kemitraan dengan pihak lain untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan industri Perdagangan Berjangka dan menyebarluaskan manfaat industri Perdagangan Berjangka kepada masyarakat.

 

2. Hubungan antar Bursa Berjangka

a. Menjalin hubungan yang harmonis antar Bursa Berjangka.

b. Melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip persaingan yang sehat sehingga tidak merugikan antar Bursa Berjangka.

c. Memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat antara Bursa Berjangka.

d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan demi keuntungan pribadi, salah satu badan usaha, atau salah satu kelompok usaha karena hal tersebut secara otomatis akan dapat merusak nama baik Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

 

Pasal 6

Kelompok bidang usaha Lembaga Kliring Berjangka

1. Perilaku Lembaga Kliring Berjangka

a. Dalam menjalankan usahanya sebagai Lembaga Kliring Berjangka wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, profesionalitas serta menghormati dan menjaga kepentingan bisnis.

b. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuan-ketentuan di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

c. Melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, benar dan bertaraf internasional.

d. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, anggota kliring dan organisasi lainnya, baik secara langsung maupun melalui asosiasi-asosiasi dalam rangka mengembangkan legislasi dan peraturan lainnya yang mungkin mempengaruhi kepentingan bisnis.

e. Memiliki komitmen untuk terus menerus mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pada umumnya untuk mencapai sasaran jangka panjang demi mengembangkan suatu bisnis yang berkelanjutan.

f. Bekerjasama dalam kemitraan dengan pihak lain untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan industri Perdagangan Berjangka dan menyebarluaskan manfaat industri Perdagangan Berjangka kepada masyarakat.

 

2. Hubungan antar Lembaga Kliring Berjangka

a. Menjalin hubungan yang harmonis antar Lembaga Kliring Berjangka.

b. Melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip persaingan yang sehat sehingga tidak merugikan antar Lembaga Kliring Berjangka.

c. Memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat antara Lembaga Kliring Berjangka.

d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan demi keuntungan pribadi, salah satu badan usaha, atau salah satu kelompok usaha karena hal tersebut secara otomatis akan dapat merusak nama baik Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

Pasal 7

Kelompok bidang Usaha

Pialang Berjangka

1. Perilaku Pialang Berjangka

a. Dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menjunjung tinggi reputasi bisnis yang baik, nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan dan profesionalitas.

b. Memenuhi kewajiban-kewajibannya atas seluruh perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya dengan Para Pihak, baik yang telah dibuat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Anggota lain.

c. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuan-ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

d. Melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, benar dan bertaraf internasional.

e. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, bursa, lembaga kliring, sesama Pialang Berjangka dan institusi terkait lainnya dalam rangka mengembangkan industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

2. Hubungan Antar Pialang Berjangka

a. Melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip persaingan yang sehat.

b. Memberikan pelayanan yang prima kepada Nasabah.

c. Menjalin hubungan yang sinergis antar Pialang Berjangka.

d. Memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat antara Pialang Berjangka.

 

Pasal 8

Kelompok bidang usaha

Pedagang Berjangka

 1. Perilaku Pedagang Berjangka

a. Dalam menjalankan usahanya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan dan profesionalitas.

b. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuan-ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

c. Melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, benar dan bertaraf internasional.

d. Membina hubungan yang baik dengan instansi pemerintah, Bursa, Lembaga Kliring, sesama Pedagang Berjangka dan institusi terkait lainnya dalam rangka mengembangkan industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

e. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan demi keuntungan pribadi, salah satu badan usaha, atau salah satu kelompok usaha.

 

2. Hubungan antar Pedagang Berjangka

a. Menjalin hubungan yang sinergis antar Pedagang Berjangka.

b. Melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip persaingan yang sehat.

c. Memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat antara Pedagang Berjangka.

 

Pasal 9

Kelompok bidang Penasihat Berjangka

 

1. Perilaku Penasihat Berjangka

a. Dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk menjunjung tinggi reputasi bisnis yang baik dan integritas k

b. Wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya atas seluruh perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya dengan Para Pihak, baik yang telah dibuat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Anggota lain.

c. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuan-ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

2. Hubungan Antar Penasihat Berjangka

a. Menjalin hubungan yang sinergis antar Penasihat Berjangka.

b. Melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip persaingan yang sehat.

c. Memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat antara Penasihat Berjangka.

d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan demi keuntungan pribadi, salah satu badan usaha, atau salah satu kelompok usaha.

 

Pasal 10

Kelompok bidang Pengelola Sentra Dana Berjangka

 

1. Perilaku Pengelola Sentra Dana Berjangka

a. Dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk menjunjung tinggi reputasi bisnis yang baik dan integritas k

b. Wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya atas seluruh perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya dengan Para Pihak, baik yang telah dibuat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Anggota lain.

c. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuan-ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

2. Hubungan antar Pengelola Sentra Dana Berjangkaa

a. Menjalin hubungan yang sinergis antar Pengelola Sentra Dana Berjangka.

b. Melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip persaingan yang sehat.

c. Memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat antara Pengelola Sentra Dana Berjangka

d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan demi keuntungan pribadi, salah satu badan usaha atau salah satu kelompok usaha.

 

 

Pasal 11

Kelompok Profesi Wakil Pialang Berjangka

 1. Perilaku Profesi Wakil Pialang Berjangka

a. Menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan diri sendiri maupun industri perdagangan berjangka komoditi menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Menjaga nama baik industri Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya perusahaan Pialang Berjangka yang mempekerjakannya.

c. Dilarang bekerja rangkap di Perusahaan Pialang Berjangka lainnya.

d. Memahami dan mematuhi peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

e. Bertindak dan bersikap professional serta mempunyai wawasan yang luas khususnya dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

2. Hubungan antar Profesi Wakil Pialang Berjangka

a. Hubungan antara sesama Wakil Pialang Berjangka harus dilandasi sikap saling menghormati dan saling menghargai.

b. Menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.

c. Mengedepankan moralitas, bertanggungjawab, jujur, terbuka dan mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi profesionalisme.

 

3. Hubungan Dengan Nasabah

a. Bersikap profesional dengan mengedepankan moralitas, bertanggungjawab, jujur, terbuka dan mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberikan keterangan yang tidak menyesatkan kepada

c. Menjunjung tinggi prinsip Know Your Customer dalam menerima Nasabah.

 

Pasal 12

Kelompok Profesi Wakil Penasehat Berjangka

 

1. Perilaku Profesi Wakil Penasehat Berjangka

a. Menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan diri sendiri maupun industri perdagangan berjangka komoditi menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Menjaga nama baik industri Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya perusahaan Pialang Berjangka yang mempekerjakannya.

c. Dilarang bekerja rangkap di Perusahaan Pialang Berjangka lainnya.

d. Memahami dan mematuhi peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

e. Bertindak dan bersikap professional serta mempunyai wawasan yang luas khususnya dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

2. Hubungan antar Profesi Wakil Penasehat Berjangka

a. Hubungan antara sesama Wakil Penasehat Berjangka harus dilandasi sikap saling menghormati dan saling menghargai.

b. Menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.

c. Mengedepankan moralitas, bertanggungjawab, jujur, terbuka dan mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi profesionalisme.

 

3. Hubungan Dengan Klien

a. Bersikap profesional dengan mengedepankan moralitas, bertanggungjawab, jujur, terbuka dan mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberikan keterangan yang tidak menyesatkan kepada

c. Menjunjung tinggi prinsip Know Your Customer dalam menerima Klien.

 

Pasal 13

Kelompok Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

 

1. Perilaku Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

a. Menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan diri sendiri maupun industri Perdagangan Berjangka Komoditi menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Menjaga nama baik industri Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya perusahaan Palang Berjangka yang mempekerjakannya.

c. Dilarang bekerja rangkap di Perusahaan Pialang Berjangka lainnya.

d. Memahami dan mematuhi peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

e. Bertindak dan bersikap professional serta mempunyai wawasan yang luas khususnya dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

 

2. Hubungan antar Profesi Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka

a. Hubungan antara sesama Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka harus dilandasi sikap saling menghormati dan saling menghargai.

b. Menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan.

c. Mengedepankan moralitas, bertanggungjawab, jujur, terbuka dan mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi profesionalisme.

 

3. Hubungan Dengan Peserta

a. Bersikap profesional dengan mengedepankan moralitas, bertanggungjawab, jujur, terbuka dan mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberikan keterangan yang tidak menyesatkan kepada

c. Menjunjung tinggi prinsip Know Your Customer dalam menerima Peserta.

 

 

Pasal 14

Kelompok bidang usaha

Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Jaminan

 

1. Perilaku Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Jaminan

a. Patuh dan taat pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

b. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank.

c. Menjaga agar kepentingan Bank tidak bertentangan dengan kepentingan nasabah.

d. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan citra Bank sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Jaminan.

2. Hubungan antar Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Jaminan Bank Wajib menjaga independensi sehubungan dengan peran Bank sebagai Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Jaminan.

 

Pasal 15

Kelompok Pihak-pihak lain yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

1. Perilaku Pihak-pihak lainnya diluar industri Perdagangan Berjangka komoditi yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

a. Dalam menjalankan kegiatannya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan dan profesionalitas.

b. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya ketentuan-ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

c. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, bursa, lembaga kliring, Pihak lainnya dan institusi terkait lain dalam rangka mengembangkan industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Hubungan antar Pihak-pihak lainnya diluar industri Perdagangan Berjangka Komoditi yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

a. Menjalin hubungan yang sinergis antar Pihak-pihak lainnya diluar industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Melakukan kegiatan usaha atas dasar prinsip persaingan yang sehat.

c. Memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat antara Pihak-pihak lainnya diluar industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

d. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan demi keuntungan pribadi, salah satu badan usaha, atau salah satu kelompok usaha.

 

 

BAB V

KODE ETIK ANTAR BIDANG USAHA, PROFESI DAN PIHAK-PIHAK LAINNYA

 Pasal 16

  1. Anggota Asosiasi harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan nama baik yang bersangkutan dan industri Perdagangan Berjangka Komoditi menurut pandangan etika dan norma yang berlaku.
  2. Anggota Asosiasi harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan antar bidang usaha, profesi dan pihak-pihak lainnya.
  3. Anggota Asosiasi wajib menjaga hubungan yang profesional dengan Pengurus Asosiasi dan Pelaksana Harian.
  4. Anggota Asosiasi harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam Asosiasi berdasarkan pada bidang usaha, profesi dan pihak-pihak lainnya.
  5. Dalam menjalankan kegiatannya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, profesionalitas serta menghormati dan menjaga kepentingan Anggota Asosiasi.

 

BAB VI

PENGAWASAN DAN SANKSI KODE ETIK ANGGOTA ASOSIASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

 Pasal 17

  1. Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik selayaknya mengawasi kepatuhan Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Komite Etik.
  2. Seluruh Anggota, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik melaporkan secara tertulis melalui Asosiasi apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik.

 

Bagian Kedua

Pelanggaran dan Sanksi

 Pasal 18

  1. Seluruh Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Anggota Asosiasi dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Asosiasi yang telah di setujui oleh seluruh anggota yang diwakili oleh Komite Etik.
  2. Komite Etik akan melakukan penilaian atas tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Anggota Asosiasi.
  3. Pelanggaran Kode Etik Asosiasi terdiri atas 4 (empat) kategori Sanksi, yaitu:
  4. Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Ketiga
  5. Pengenaan Denda
  6. Pembatasan Hak Keanggotaan
  7. Pembekuan Keanggotaan.
  8. Seluruh Anggota wajib menerima dan melaksanakan Putusan.

 

BAB VI

PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Penanganan

 Pasal 19

  1. Anggota Asosiasi menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Anggota Asosiasi yang dapat berasal dari Seluruh Anggota, Penasehat, Pembina, Pengurus, Pelaksana Harian dan Anggota Komite Etik, masyarakat dan/atau melalui media massa.
  2. Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Anggota Asosiasi disampaikan kepada Komite Etik.
  3. Pembentukan dan susunan Anggota Komite Etik akan diatur dalam Surat Keputusan Ketua
  4. Pengangkatan Komite Etik akan di sah kan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua
  5. Komite Etik secara aktif memastikan kebenaran terhadap laporan dugaan pelanggaran.

 

Bagian Kedua

Proses Penegakan Kode Etik

 Pasal 20

  1. Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Anggota Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
  2. Dalam hal diperlukan, Komite Etik dapat mengundang anggota yang diduga melanggar Kode Etik Anggota Asosiasi untuk memberikan klarifikasi.

 

Pasal 21

  1. Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Asosiasi dalam sidang Komite Etik yang bersifat tertutup.
  2. Anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Anggota Asosiasi berhak melakukan pembelaan diri dalam sidang Komite Etik.
  3. Dalam sidang Komite Etik, Komite Etik menyatakan dan memberikan rekomendasi untuk diajukan secara tertulis kepada Pengurus, yaitu:
  4. Pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Anggota
  5. Pemulihan nama baik jika tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Anggota Asosiasi.
  6. Pengenaan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Anggota Asosiasi.

 

  1. Pernyataan terbukti dan pengenaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Anggota Asosiasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) berupa surat Putusan yang ditandatangani oleh pengurus Asosiasi.

 

Bagian Ketiga

Pengenaan Sanksi

 Pasal 22

  1. Rekomendasi Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) menjadi dasar Putusan Pengurus.
  2. Putusan Pengurus akan disampaikan dalam sidang Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Pengurus dan Anggotayang melakukan pelanggaran.

 

 

BAB VII

PERUBAHAN KODE ETIK

 Pasal 23

  1. Komite Etik melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan Asosiasi tentang Kode Etik.
  2. Usul evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Komite Etik kepada Ketua Umum
  3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi dalam rapat Anggota untuk menugaskan Komite Etik melakukan pembahasan Kode Etik.
  4. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Rapat Anggota untuk diambil keputusan.

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

 Pasal 24

  1. Peraturan Kode Etik Asosiasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.