Diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang PBK

Jakarta, 15 – 16 Agustus 2017

Kepala Bappebti Kemendag, Bachrul Chairi membuka acara diseminasi peraturan di Bidang PBK yang terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) kepada para Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka di Jakarta, Selasa (15/08).

Acara diselenggarakan bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Indonesia (ASPEBTINDO). Hadir pada acara tersebut Sekretaris Bappebti, Nusa Eka; Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati; dan Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu; Ketua ASPEBTINDO, F Wishnubroto; Dirut PT ICH, Nursalam dan Direktur PT BBJ, Doni Raymond.

Dalam sambutannya, Kepala Bappebti menekankan bahwa peran perusahaan Pialang Berjangka, khususnya Direktur Kepatuhan sangat penting untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme. Ke depannya, Bappebti akan melakukan evaluasi dan pengawasan serta penegakan atas pelaksanaan program APU/PPT di masing-masing Pialang Berjangka.

Ketua ASPEBTINDO, F. Wishnubroto menyampaikan laporan acara diseminasi peraturan di bidang PBK. Acara ini merupakan salah satu kewajiban ASPEBTINDO sebagai asosiasi dalam meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan kepatuhan pelaku usaha, khususnya Direktur Kepatuhan pialang berjangka.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Sri Hariyati menyampaikan sosialisasi Perka Bappebti tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu menyampaikan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka.

Pada sesi lain, akan disampaikan mengenai Implementasi Perka No 2/2016, Perka No 4/2017 serta peraturan bersama terkait dengan Pemblokiran Serta Merta atas orang atau Korporasi yang Identitasnya tercantum dalam Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massa berdasarkan Surat PPATK. Di hari kedua, akan dijelaskan mengenai Implementasi NRA, SRA serta implementasi Risk Based Approach pada Pialang Berjangka yang merupakan salah satu syarat yang dipenuhi dalam rangka persiapan Mutual Evaluation Review (MER) tahun 2017. Selain itu juga disampaikan mengenai Kode Etik Anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia oleh ASPEBTINDO.

Acara ini dihadiri oleh 80 orang, diantaranya pejabat Bappebti, perwakilan Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka Indonesia serta Direktur Kepatuhan dari 59 Perusahaan Pialang Berjangka.

Share this post