AP2BI dan APBI bubar, Aspebtindo harus jadikan PBK semakin kompetitif

Jakarta, 15 Juni 2015 – Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sutriono Edi menyerahkan persetujuan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi (Aspebtindo) kepada Ketuanya F. Wishnubroto beserta Ketua Dewan Pengawas Ardiansyah Parman, di Gedung Bappebti Jakarta, hari ini (15/6).

Sutriono meminta Pengurus Aspebtindo masa bakti 2015-2018 mampu menjadikan perdagangan berjangka komoditi (PBK) makin kompetitif. Pendirian Asosiasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada Bab VA bahwa asosiasi industri perdagangan berjangka merupakan wadah berbentuk badan hukum yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi di Republik Indonesia.

Dengan adanya undang-undang tersebut, maka dua organisasi di lingkungan perdagangan berjangka, yaitu Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI) dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia (IP2BI) resmi melebur menjadi Aspebtindo yang merupakan satu-satunya organisasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia.

Pendirian Aspebtindo dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti No. 111/BAPPEBTI/PER/01/2014 tentang Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka. Selanjutnya, disusun Panitia Pengarah (Steering Committee) dalam rangka mempersiapkan pendirian Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti No. 02/BAPPEBTI/KEP/01/2014. Persetujuan Aspebtindo secara resmi dikeluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti No. 19/BAPPEBTI/SP/04/2015 tanggal 24 April 2015.

Jembatan Regulator
Aspebtindo, kata Sutriono, bukan hanya sekedar menjadi perkumpulan pelaku usaha di bidang PBK tetapi juga mampu menjadi jembatan antara regulator dan pelaku usaha, serta mendukung terbentuknya industri PBK yang berdaya saing, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat di bidang PBK dan berperan dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal tersebut sesuai dengan misi Aspebtindo untuk meningkatkan kinerja PBK yang bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, wajar, transparan, serta sesuai praktek Industri berjangka yang berstandar Internasional.

Menurut Sutriono, pendirian Asosiasi ini sangat penting bagi industri PBK. Asosiasi dapat menjadi saluran komunikasi dengan semua pemangku kepentingan dan ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor PBK melalui pendidikan dan pelatihan dan meningkatkan profesionalisme, serta kompetensi. Aspebtindo juga akan menyusun kode etik profesi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini diharapkan akan mendukung industri PBK yang semakin kompetitif.

“Aspebtindo dapat menguatkan kepatuhan para anggotanya dalam menerapkan kode etik profesi dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya di bidang PBK,” tutur Wishnubroto.

Program Kerja Aspebtindo
Beberapa program kegiatan Aspebtindo diantaranya melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga di dalam dan di luar negeri dalam rangka mengembangkan SDM dan komoditi yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, mendirikan lembaga pendidikan dan pelatihan yang tepat guna di bidang PBK dan menyediakan media informasi mengenai industri PBK secara rutin kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Sutriono berharap, keberadaan ASPEBTINDO dapat mewujudkan perdagangan berjangka yang yang tertib, teratur, wajar, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembentukan harga yang transparan sebagai harga referensi dan lindung nilai (hedging) yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Hadir dalam kesempatan tersebut Direksi dari Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI)(Persero), serta PT. Indonesia Clearing House.

Perkembangan Industri PBK Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 44 A ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran wajib menjadi anggota Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka. Hingga Mei 2015, terdapat 2 Bursa Berjangka (BBJ dan BKDI), 2 Lembaga Kliring Berjangka (KBI dan Indonesia Clearing House), 70 Pialang Berjangka, 59 Pialang Peserta SPA, 16 Penyelenggara SPA, dan 2.370 Wakil Pialang Berjangka.

Sementara itu, perkembangan volume dan nilai transaksi PBK sampai dengan April 2015, untuk total volume sebesar 2.045.166.654 lot meningkat 7,91% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Sedangkan untuk total nilai transaksi sebesar Rp34,77 triliun meningkat 25,15% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014.

Share this post